Artgie’s Weblog

Oleh : Achmad Safiaji (penulis adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi UII)

Dewasa ini media sangat memiliki hubungan erat dengan dunia politik. Media yang mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi kepada khalayak, tentu sangat dibutuhkan oleh actor politik untuk menyampaikan suatu pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Hal ini terlihat dari maraknya para actor politik atau bagian dari dunia politik yang muncul dalam iklan politik. Media yang dalam hal ini mendukung secara penuh akan penayangan iklan-iklan poltik ini, tentu akan sangat berpengaruh bagi pembentukan image dari para actor politik tersebut. Menurut Brian Mc Nair, dijelaskan iklan politik yang ditayangkan oleh media akan membangun image atau citra dari actor politik.(McNair,1999:100).
Kita lihat contoh iklan politik yang dilakukan Prabowo yang diusung oleh partai Gerindra sebagai calon presiden Indonesia pada masa pemilu 2009 nanti. Dalam iklan tersebut, Prabowo bersama partai Gerindra dicitrakan menjadi suatu sosok yang sangat mendukung dan berpihak pada rakyat kecil. Iklan ini ditayangkan terus-menerus oleh media sehingga khalayak secara tidak langsung akan menjadi terpengaruh oleh apa yang ditayangkan oleh media. Contoh lainnya adalah pemasangan iklan SBY bersama partai demokrat di Kompas yang ditaksir menghabiskan uang senilai 500juta(Gatra, Nomor 42 Beredar Kamis, 28 Agustus 2008). Dua contoh ini hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada.
Media dewasa ini menjadi suatu pilihan utama untuk melakukan komunikasi politik atau kampanye. Dalam komunikasi politik, media dan actor politik adalah suatu hubungan yang mutualisme. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama menerima keuntungan. Di masa pemilu ini, media diuntungkan dengan adanya pemasangan iklan politik yang tentunya mempunyai tarif yang tidak sedikit. Apa lagi dengan munculnya iklan politik yang mempunyai waktu durasi penayangan yang cukup lama dan ditayangkan pada jam prime time yang tentunya memiliki tarif yang sangat istimewa. Selain di televisi, para actor politik juga memasang iklan pada media cetak seperti koran. Pada media cetak pun tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh para actor politik tersebut.
Pentingnya peran media sebagai sarana komunikasi politik yang efektif kini kian terlihat. Kita sebagai khalayak tentu menjadi mengerti dengan sendirinya bahwa dunia politik saat ini sangat membutuhkan dukungan dari media. Karena dengan adanya media, dapat mempermudah para actor politik untuk menyampaikan pesan pada khalayak yang lebih luas dan dengan cara yang lebih mudah dari pada harus mendatangi langsung kedaerah-daerah. Selain itu, kampanye lewat media dianggap penting karena masyarakat kita saat ini lebih sering atau aktif untuk mengkonsumsi media, sehingga opini dalam masyarakat dapat dengan mudah untuk dibentuk dan dipengaruhi. Hal ini sesuai dengan Hypodermic Needle Theory yang artinya, pesan yang disampaikan oleh media akan langsung mengenai sasarannya yakni para khalayak Sehingga kita tidak dapat menghindar dari terpaan doktrin yang dilakukan oleh media. Teori ini menganggap bahwa kita sebagai khalayak dapat dengan mudah dipengaruhi dan dibentuk sesuai dengan apa yang diingkan oleh media tersebut. (Nurudin,2007:165).
Namun sebaiknya iklan politik itu harus lebih singkat. Karena untuk menghindari kritik dari khalayak atau perlawanan dari sesama actor politik. Selain itu, jika waktu penayangannya lebih singkat, otomatis iklannya akan lebih efektif dari pada iklan yang panjang.(McNair,1999:100)
Peran-peran media dalam komunikasi politik tentu sangat banyak. Dan dalam tulisan ini dikaji empat peran penting media dalam melakukan komunikasi politik. Seperti, Media sebagai alat komunikasi politik, media menjadi sarana untuk melakukan persuasi, memberikan informasi politik pada khalayak, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menilai apa yang disampaikan dari media.
Pertama adalah media sebagai komunikasi politik. Dimana para actor politik membeli dan menggunakan tempat atau spot pada waktu tertentu untuk menyampaikan pesan pada khalayak luas(McNair,2003:94). Media yang digunakan pun bermacam-macam seperti bioskop, bilboards, koran, radio, televisi, internet dan masih banyak lainnya. Tujuannya dari iklan politik itu sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari actor politik tersebut kepada khalayak dan untuk mendapatkan simpati tentunya.
Kedua adalah media dalam hal ini melakukan komunikasi secara persuasi dengan tujuan agar apa yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak. Media memiliki peran penting akan keberhasilan dari actor politik yang melakukan kampanye.
Tujuan dari persuasi tersebut adalah:
1. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang.
2. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang.
3. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
4. Memperkenalkan etika ,atau menawarkan system nilai tertentu.(Nurudin,2007:72)
Ketiga adalah media dapat memberikan informasi pada khalayak. Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting bagi komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Namun iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi memberikan informasi disamping fungsi-fungsi yang lain(Nurudin,2007:66). Maksudnya adalah media menyampaikan banyak sekali informasi kepada khalayak mengenai apa yang disampaikan oleh para actor politik dalam iklannya di media. Sehingga masyarakat mengetahui tentang informasi yang mereka butuhkan untuk mengenal sosok dari actor politik tersebut.
Fungsi yang keempat adalah media memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan actor politik di media. Sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap pesan yang disampaikan oleh iklan politik di media. Hal ini sesuai dengan teori kritis dan teori kepuasan dan kegunaan. Karena kedua teori itu menggambarkan ke aktifan khalayak dalam memilih, menggunakan dan mengkritisi media. Tentu saja termasuk dalam mengkritisi apa yang disampaikan oleh media(Nurudin,2007:191,199)
Jadi dalam fenomena maraknya penggunaan media sebagai sarana komunikasi politik saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan peran media sebagai tempat yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Sehingga pesan dari para actor politik tersebut dapat tersampaikan secara luas dengan lebih efektif.

Indonesia kembali dijajah………..

Indonesia dijajah kebudayaannya oleh malaysia……………

Apa yang harus kita lakukan??????

Kita tidak boleh hanya berdiam diri dan hanya melihat kebudayaan kita terus diambil oleh malaysia……………..

Apa kita tidak kasihan dengan para nenek moyang kita yang menciptakan budaya itu?????

Padahal kita hanya tinggal menjaganya…..

Tetapi kenapa kita tidak bisa??????

Ayo bangsa Indonesia!!!!!!!!!

Kita harus bergerak!!!!!!!!

Kita harus bertindak!!!!!!!!!!!!!

Tolong lakukan sesuatu untuk bangsa kita!!!!!!!!!

Kita semua tidak ingin melihat hasil ciptaan bangsa indonesia dengan mudahnya diambil oleh malaysia sang PLAGIAT hebat……..

Itu berarti malaysia adalah bangsa yang MISKIN!!!!!!!!!!!!

Mereka miskin ILMU…………

Meraka miskin BUDAYA……….

Mereka miskin KREATIVITAS……..

Mereka miskin rasa MALU………….

Mereka miskin SEMUANYA…………….

Tolong bangkitlah semua warga Indonesia…..

Tolong jangan anggap remeh masalah budaya……

Tolong jangan tutup telinga dan tutup mata………

Liatlah!!!!!!!!!!

Liatlah keadaan Bangsa Indonesia sekarang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ayo kita bersama-sama memikirkan jalan keluar yang baik dan tanpa emosi…..

Sebab kita harus menjaga budaya Indonesia yang terkenal dengan masyarakatnya yang baik dan ramah tamah………

Malaysia cepatlah kamu bertobat kepada Tuhan YME dan minta maaf pada-Nya…..

Sebelum Tuhan memberikan hukuman pada kalian………….

Karena kalian telah membuat seluruh rakyat Indonesia sakit hati!!!!!!!!!

TAPI,KAMI BANGSA INDONESIA SELALU MENUNGGU PERMINTAAN MAAF DARIMU!!!!!!!!

nb: tolong berikan tanggapan dan dukungan.

Menjadi PR – Penulis Skenario – Produser Acara TV

Sharing Pengalaman menjadi PR dan Penulis

Salam,Rekan, saya ingin menuliskan sebuah ringkasan singkattentang pengalaman pribadi saya dalam menerjuni duniaPR dan Broadcast Television secara bersamaan danmembentuknya sebagai sebuah strategi untuk melakukankegiatan PR-risasi

Tulisan ini sekedar memberikan masukan dari sebuahpengalaman, dan bukan sebuah dogma mutlak yang harus diikuti. Sekedar berbagi pengalaman, bagaimanamengembangkan konsep PR bermitra dengan mediatelevisi.

Dahulu kala :Sekitar tahun 1999, saya mulai terjun ke dunia PR. Sebelumnya saya bekerja sebagai wartawan sebuah tabloid teknologi informasi dan seorang penulis cerita bersambung untuk majalah HAI.

Background saya tidak’nyambung’, saya ditakdirkan kuliah di jurusan Ekonomi Manajemen S1 di Universitas Sebelas Maret Solo. Tahun1998, saya menulis sebuah buku dan diterbitkan oleh ANDI OFFSETT Jogja berjudul “Rahasia Pemrograman VirusKomputer”

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di medio 1997sampai sekarang (?) mengubah haluan hidup saya.Tepatnya di bulan Juni 1999, saya mendapatkan tawaran menjadi seorang PR. Tugas saya sebagai Media Relation Officer, suatu tugas yang menurut saya tidak asing,yaitu menjalin kemitraaan dengan rekan-rekan pers media massa.

Awalnya, saya agak canggung menekunidunia baru ini, tapi berkat bimbingan rekan-rekan senior, saya merasa ‘pede’ membawakan penampilan barusaya sebagai seorang Praktisi PR.

Tugas saya cukup melelahkan, bayangkan, setiap harisaya harus melakukan komunikasi dan melakukan terjemahan press release dan mengirimkannya ke 20 media massa ternama di Indonesia. Klien saya adalah 2 perusahaan IT , Cisco dan oracle.

Cisco adalah perusahaan IT yang berfokus pada networking, sedangkan Oracle adalah perusahaan IT dengan fokus pembuatan sistem database.Dalam 3 bulan pertama, saya dibuat ‘pening dan overload’ terhadap segala informasi yang disediakan klien saya.

Tahun segitu, baru diperkenalkannyaistilah-istilah Voice Over IP, VPN, Oracle 9, dan ratusan istilah baru yang mengedepankan istilah networking computer. Alhamdulillah, saya termasuk beruntung bisa menyerap informasi-informasi ini, paling tidak, klien saya berhasil ‘mendidik’ saya menjadi ‘pecandu’ dunia IT kelas berat!

Semua informasi yang saya dapatkan, saya kelola menjadi sebuah press release dengan bahasa jurnalistikyang lebih enak dicerna. Sebagai gambaran saja, saat itu wartawan-wartawan desk IT di Indonesia baru sajadisadarkan akan arti pentingnya proses belajarterhadap perkembangan dunia IT. Mereka ‘dipaksa’melahap perkembangan informasi terkini tentang duniateknologi komputer. Apalagi sejak mereka mulaiberhubungan dengan dunia internet, mereka harusbelajar lebih banyak agar tidak ketinggalan.

Awal mulanya cukup lucu, klien saya, Cisco Systems,sering mengeluh jika banyak wartawan yang tidak cukup’terdidik’ untuk bertanya. Terang saja saya jawab, bahwa teknologi CISCO itu tergolong baru dan butuh waktu untuk mencernanya. Para wartawan butuh proses untuk mengetahui inti informasi dan bukan sekedar asal jiplak dari press release yang dibuat.

Sebagian wartawan ternyata memiliki kesadarantersendiri untuk ‘mengupgrade pengetahuan mereka’. Dan biasanya, mereka berasal dari majalah atau desk job di wilayah teknologi informasi. Boleh dibilang, mereka cukup cerdas dan kritis terhadap informasi yang saya coba kemas dalam sebuah paparan jurnalistik.

Diantara sekian banyak wartawan, saya berkenalan dengan beberapa teman dari RCTI. Mereka saat itusedang menggiatkan rubrik INFOTEK – Nuansa Pagi. Sebuah sub program dari acara berita Nuansa Pagi RCTI.Ternyata mereka mempunyai visi untuk membanguninformasi berguna bagi masyarakat di bidang teknologiinformasi.Dari situlah, saya berkenalan dengan dunia televisi!Dunia televisi – Media Impian!

Terus terang, sejak berkenalan dengan teman-teman diRCTI, saya jatuh cinta dan tertarik mendalami duniatelevisi. Lalu mampirlah saya ke kawasan Kebon Jeruk,berkenalan dengan para pemimpin redaksi dan rekan-rekan reporter di sana. Sekaligus menimba ilmu bagaimana sebuah produksi dibuat dan ditayangkan.

Aktifitas saya ini ternyata disokong olehsenior-senior saya di kantor. Mereka meminta saya menjalin kemitraan yang lebih erat dengan teman-teman dari media televisi. Tentu saja saya mengerti tujuannya, kita ingin melakukan ‘ekspos’ sebuah acara dari klien-klien kita dengan menggunakan media televisi dengan sebuah strategi PR

Lalu saya melakukan presentasi ke klien saya, intinyaadalah bagaimana meningkatkan image perusahaan dengan menggunakan media televisi tanpa harus beriklan!

Ide saya ini disambut hangat oleh para klien. Merekameminta saya selalu mengundang teman-teman daritelevisi untuk hadir di setiap acara yang mereka buat. Masalahpun timbul, mengundang teman-teman wartawan televisi untuk hadir, tidak semudah mengundang wartawan-wartawan media cetak.

Beban pekerjaan dan tidak sesuainya jadwal adalah sebuah tantangan yangharus dipecahkan. Alhasil, akhirnya saya membuat skedul panjang sebelum memulai sebuah aktivitas (presrelease, seminar dsb.).

Saya selalu menyesuaikan jadwal aktifitas dengan ketersediaannya waktu dan’kebisaan’ para wartawan TV untuk hadir meliputnya.Setiap aktifitas yang saya selenggarakan adalah sebuah ujian. Jantung saya berdebar dan naik turun, manakala acara yang saya buat tidak/belum dihadiri oleh parajurnalis televisi.

Namun kelegaan luar biasa baru bisadidapat, apabila saya berhasil membuat acara aktifitas klien yang ditayangkan di televisi. Saya merasa puas bisa memberikan yang terbaik, tayang di media televisi!

Terus terang, saya menikmati pekerjaan saya saat itu.Namun tantangannya tidak berhenti di situ saja,tiba-tiba saja datang permintaan-permintaan ajaib daripara klien yang ingin mendapatkan ekspos lebih terhadap aktifitasnya.

Suatu hari saya mendapatkan permintaan ‘ajaib’ darisalah seorang klien saya :”Mas, saya minta tolong, saya ini hobby berenang danmenyelam, saya ingin ada televisi yang maumemberitakan aktifitas saya ini!”

Saya bengong mendengarkan permintaan klien saya…terus terang, idenya sederhana, tetapi membuatnya menjadi sebuah kenyataaan yang ditayangkandi stasiun televisi adalah hal yang…….waduhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!

” Tolong ya Mas? Besok minggu ya? Saya maumelakukannya di SEAWORLD Ancol! Saya berharap merekamau merekam kegiatan saya dan ditayangkan diRCTI…Oke?”

Saya bingung setengah mati, kalau udah masuk tahap permintaan seperti ini, sama saja memberikan tugasberat dengan waktu singkat!

Pimpinan saya berusahamenyemangati saya :”Saya yakin kamu mampu, coba kamu minta teman-teman diRCTI untuk melakukannya. Toh ide klien kita itu unik,menyelam di Seaworld! Keren kan?”

Tinggal 5 hari, saya masih pusing, dan akhirnya saya nekat ngobrol ke teman-teman di RCTI. Saya bingung cerita kemereka tentang permintaan klien sayaini….tapi…..Semula ide saya ini dianggap iseng belaka,

tiba-tibaseorang rekan senior RCTI bilang begini :”Gila…bagus tuh idenya! Saya mau! Ayo kapan? Besok?”
Plonggggggggggggggggg……saya bersorak girangbanget….saya buru-buru telepon ke kantor dan memberitakan bahwa permintaan klien di setujui! Dan itu nggak perlu pake’ budget ‘sesen pun!’

Dan akhirnya, tayangan tentang klien saya yang berenang dan menyelam di akuarium Seaworld ditayangkanRCTI sebanyak 2 kali! Lega dan senang bangetrasanya….!

Tantangan ANEH lainnya! Sejak saat itu, saya lebih percaya diri dalam membangun kemitraan dengan para wartawan-wartawanmedia televisi. Tidak hanya dengan televisi swasta,bahkan saya berhasil memasukkan setiap kegiatan kliens aya ke TVRI.

Namun disaat yang sama, ada kejadian lucu lainnya,salah seorang klien saya meminta diliput televisi untuk aktifitas pribadinya. Klien saya ini seorangMarketing Communication Officer, cantik dan menggemaskan. Hobinya bikin Kue!

Dan dia meminta sayamembuat sebuah liputan tentang hobinyatersebut…..walaaaaaaaaaaaahhh…Sekali lagi saya curhat ke teman saya di televisitentang permintaan unik tersebut.

Dan sekali lagi permintaan saya diluluskan, dengan catatan, klien saya harus mau memasaknya di kantor dan menggunakan background server komputer!

Waduh? Saya girang bercampur takjub. Pas waktusyuting, terjadi kelucuan, masakan yang seharusnya dipraktekan pada saat cara memasaknya, terpaksa harus diganti dengan adegan ngobrol. Alasannya? Karena meletakkan kompor gas yang menyala didepan serverkomputer sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kebakaran!

Hehehehe….walhasil…hasil tayangannya jadi campur aduk…dunia kantor IT dengan berbagaimasakan khas buatan MarkComm nya…!!!!
http://tvlab.blogspot.com/2007/07/menjadi-pr-penulis-skenario-produser.html, Google, 04/11/2007, 11.40

Lokakarya Manajemen Media Periklanan, 10-11 Oktober 2003

Pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Hotel Ciputra, Semarang ini dikoordinasikan oleh Pengda P3I Jawa Tengah dan dibuka oleh Wakil Ketua Pengda P3I Jawa Tengah Bpk. Budhi Herlianto.

Kegiatan ini ikuti oleh 40 orang peserta yang membahas topik-topik Media
Scene Indonesia (dibawakan oleh Bpk. I Gede Tejanegara dari Matari Inc.),
Perkembangan Bisnis Agensi Media di Indonesia (dibawakan oleh Bpk.
Achjuman A. Achjadi dari Starcom), Manajemen Perencanaan Media (dibawakan oleh Meiti Hidayanti dari Initiative Jakarta), Manajemen Pembelian Media (oleh Bpk. Achjuman A. Achjadi), Manajemen Media Luar Rumah (dibawakan oleh Franz Kristanto dari Matari Inc.), Teknik Negosiasi dalam Media (dibawakan oleh Ibu Veronica S.L dari Matari) dan Latihan Menyusun Strategi Media (yang dipandu oleh Bpk . Achjuman A. Achjadi dan Ibu Veronica S.L.). Peserta datang dari Jawa Tengah, Jogjakarta serta satu orang utusan dari
Samarinda.

Dari hasil evaluasi kegiatan, terlihat adanya perbedaan antara Manajemen Media Periklanan di perusahaan periklanan di Jakarta dan luar Jakarta. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat membuka pikiran rekan-rekan di media periklanan Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari hasil survey didapatkan, sekitar 86% peserta menyatakan bahwa pelatihan ini baik/sangat baik, lebih dari 60% peserta menyatakan bahwa banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan, sekitar 38% peserta menyatakan materi pelatihan cukup berat dan lebih dari 60% harapan mereka tercapai. Walaupun demikian, yang menggembirakan, 54% dari peserta menyatakan yakin/sangat yakin dapat mengimplementasikan pengetahuan baru tersebut pada pekerjaan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan optimisme yang besar dari para peserta untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka walaupun dalam kondisi yang masih terbatas.

LAPORAN KEGIATAN

BIDANG PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PENELITIAN P3I

Pelatihan Manajemen Puncak berlangsung pada tgl 25-26 Maret 2003 yang diselenggarakan oleh Pengda P3I Jateng di Hotel Patra Jasa, Semarang dan diikuti oleh 45 peserta. Mereka datang bukan saja dari Jawa Tengah, tapi juga dari Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Lampung dan Sumatera Barat.

Kegiatan dibuka oleh Bpk. Harry Affandi sebagai Ketua Pengda P3I Jateng disambung dengan Pengantar Umum oleh. Ketua Umum PP P3I: Bpk. RTS Masli. Topik-topik yang dibahas adalah Kepemimpinan & Manajemen Umum (dibawakan oleh Bpk. Subiakto Priosoedarsono dari Hotline dan Bpk. Gunadi Sugiharso dari Lowe Indonesia), Manajemen Keuangan (dibawakan oleh Bpk. Helmy Hananto dari Initiative Jakarta), Manajemen Bina Usaha (dibawakan oleh Bpk. Rudy Haryanto dari Chuo Senko), Manajemen Kreatif (dibawakan oleh Subiakto), Kode Etik Periklanan (oleh Bpk. RTS Masli), Manajemen Media (oleh Bpk. Gunadi Sugiharso), Manajemen SDI (oleh Bpk. FX Ridwan Handoyo dari Lowe Indonesia), dan ditutup dengan topik Pengembangan Bisnis Periklanan oleh Bpk. Gunadi Sugiharso.

Sebagai suatu kegiatan yang baru pertama kalinya diselenggarakan, pelatihan ini dapat dikatakan sukses karena berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, lebih dari 80% peserta menyatakan pelatihan ini baik atau sangat baik. Hal ini ditunjang kenyataan bahwa nyaris 80% peserta menilai bahwa pelatihan ini sesuai dengan jabatan/posisi mereka, 70% peserta menyatakan materi pelatihan sudah tepat, dan 70% peserta menyatakan bahwa lebih dari 60% harapan mereka tercapai dari pelatihan ini.
http://www.pppi.or.id/kl_3-isi.php?cid=1&id=47, Google, 03/11/2007, 21.35

Agar Kepresidenan Indonesia Lebih Efisien

Agar Kepresidenan Indonesia Lebih Efisien

Oleh Dr. Rainer Adam

Akhirnya, para pengamat dan analis politik bisa bersantai dan menghela napas. Reshuffle kabinet yang lama dinantikan telah terjadi dan membawa sedikit perubahan terutama pada tim ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para peramal sekarang telah kehilangan lahan usahanya. Tim ekonomi ini harus menanggung panasnya dampak dari pengurangan subsidi BBM. Hanya beberapa bulan sebelumnya menteri ekonomi—khususnya—dipuji banyak orang karena stabilitas ekonomi yang tercipta, akan tetapi segera setelah terjadi kenaikan inflasi yang sangat cepat, yang terutama disebabkan oleh naiknya harga pasar dari berbagai produk energi yang berbahan dasar minyak, serta tekanan politik dan ketidakpuasan yang diakibatkannya, sebagian “kayu usang” harus mulai dibuang. Menteri koordinator perekonomian yang baru, Prof. Budiono, bukanlah pendatang baru di jajaran kepemimpinan eksekutif Indonesia melainkan menteri daur ulang dari kabinet gotong-royong pimpinan Megawati. Ia terbujuk untuk meninggalkan menara gadingnya dan mengambil kembali helm yang telah disimpannya, memimpin sekali lagi tim ekonomi di tangannya yang telah berpengalaman.

Bukan berarti bahwa yang disebut sebagai tim ekonomi lebih baik atau lebih buruk dari bagian kabinet lainnya. Kinerja yang agak rawan juga bisa disebutkan bagi “tim hukum”. Presiden sampai-sampai harus turun tangan dan membendung kerusakan yang diciptakan bawahannya beberapa minggu terakhir. Presiden sendiri yang harus menganulir pencekalan terhadap Sidney Jones, seorang analis bidang keamanan dan teror dari Amerika dari the International Crisis Group, yang dilarang memasuki Indonesia kembali atas dasar keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Lebih jauh lagi, suatu upaya dari Menteri Informasinya untuk membungkan media dan merenggut kembali kekuasaan yang besar dari badan regulator media independen, serta kemarahan publik yang diakibatkannya, memaksa Susilo Bambang Yudhoyono menghentikannya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden.

Beberapa pengamat menganggap reshuffle pertama ini sebagai suatu langkah jenius, sebab langkah ini memperkuat kohesi sebagian besar mitra koalisinya. Pengamat lain mengatakan bahwa pekerjaan ini belum selesai, sebab bukan hanya portfolio yang terkait dengan reformasi hukum saja yang memperlihatkan kinerja minimal, melainkan juga divisi lain. Para menteri yang diberhentikan diperlakukan secara terhormat dan bermartabat sebab umumnya mereka ditunjuk untuk menduduki jabatan penting lainnya. Reshuffle dan pergeseran personalia politik itu mungkin telah mengalihkan perhatian orang dari isu yang sesungguhnya dan tantangan yang sedang dihadapi Presiden Indonesia yang baru ini: tidak memadainya sumberdaya yang tersedia bagi lembaga kepresidenan di dalam kerangka institusional Indonesia.

Kantor kepresidenan masih mewarisi kantor yang dibentuk oleh Suharto yang otokrat, yang telah meninggalkannya untuk penerusnya, yang ternyata tak satupun di antara mereka melakukan upaya yang serius untuk mengubahnya sesuai dengan berubahnya keadaan. Kepresidenan Suharto tidak didasarkan pada suatu kerangka demokratis yang diawali dengan pemilu yang kompetitif, dimana opini publik menjadi sesuatu yang harus ditanggapi secara serius. Lembaga-lembaga negara umumnya bersifat quasi-modern; parlemen, misalnya, bukanlah suatu “kamar” legislatif yang berisi perdebatan dan kontrol terhadap eksekutif melainkan sekedar badan stempel yang bekerja sesuai keinginan Suharto, yang berada di pusat piramida kekuasaan serta di luar jangkauan kontrol demokratis dalam bentuk apapun, baik veto maupun kritik.

Kerangka demokratis yang baru telah secara signifikan mengubah banyak hal tapi belum mengubah penyediaan sumberdaya di lembaga paling inti. Presiden, misalnya, tidak memiliki sumberdaya yang bisa ia gunakan setiap saat seperti yang semestinya tersedia dalam lembaga kepresidenan modern. Para politisi Indonesia terus menerus mencari inspirasi ke Amerika Serikat. Sayangnya, ketika SBY baru terpilih, hanya sebentar kita mendengar beliau melontarkan gagasan untuk membentuk kantor kepresidenan seperti apa yang disebut “West Wing” serta menciptakan sumberdaya yang diperlukan bagi perbaikan kantor kepresidenan.

Akibatnya, terdapat tiga bidang strategis utama yang bisa diamati dimana terdapat hasil yang tidak optimal:

Manajemen proses legislatif dan hubungan dengan parlemen.
Manajemen komunikasi dan hubungan media.
Manajemen proses kebijakan dan opini publik.

Sumberdaya apa sajakah itu? Sumberdaya yang tersedia terutama hanyalah sumberdaya finansial dan personalia yang tersedia bagi proses pembuatan kebijakan dan manajemen opini publik langsung di bawah pengawasan Presiden sendiri, dan bukan menjadi urusan salah seorang menteri ataupun badan eksekutif lainnya. Di bawah ini dipaparkan secara singkat masing-masing bidang strategis tersebut beserta usulan perbaikannya:

Hubungan dengan legislatif dan manajemennya

Satu bidang kunci bagi kepemimpinan presiden di AS adalah arena Kongres[1]. Sejak “100 hari” Franklin D. Roosevelt yang terkenal, telah ada ekspektasi yang kuat di antara elit politik dan publik pada umumnya bahwa presiden harus memperlihatkan kepemimpinan yang kuat di arena legislatif. UUD Amerika menghalangi presiden memprakarsai suatu legislasi dengan cara memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang di dalam Kongres. Untuk hal ini ia mengandalkan anggota Kongres yang biasanya merupakan anggota partai asal presiden. Kinerja presiden AS a.l. juga diukur dengan tingkat keberhasilan langkah-langkah legislatif yang secara explisit didukung oleh presiden dan selanjutnya disetujui oleh kongres. Tingkat keberhasilan legislatif yang tertinggi tercatat diterima oleh presiden Kennedy, Johnson dan Carter, dengan tingkat keberhasilan rata-rata 84,4, 84,3 dan 76,4 persen. Di ujung spektrum sebaliknya tercatat nama Reagan, Clinton dan Ford dengan tingkat keberhasilan rata-rata masing-masing 61,8, 57,6 dan 57,7 persen. Presiden Indonesia berada dalam posisi yang lebih nyaman dalam kaitannya dengan penyerahan rancangan undang-undang. Ia dan para menterinya dapat secara langsung menyerahkan rancangan undang-undang kepada parlemen (DPR). Bahkan sekitar 80% rancangan undang-undang sejak SBY menjadi presiden diprakarsai oleh eksekutif. Meski demikian, catatan terakhir tentang undang-undang yang berhasil diselesaikan oleh parlemen menunjukkan angka yang mengkhawatirkan[2]. Berbagai penundaan menyebabkan lebih dari 230 rancangan undang-undang belum selesai dibahas dan ditetapkan. Presiden tampaknya tidak terlalu prihatin atas hal ini; ia menyerahkan proses legislasi tersebut kepada para menterinya dan menjembatani kesenjangan yang terjadi dengan mengeluarkan keputusan presiden. Kebutuhan akan adanya seorang petugas penguhubung soal legislasi ini (Legislatif Liaison) menjadi sangat urgen apabila presiden ingin meningkatkan kinerja lembaga kepresidenan. Ia bisa saja mempelajari hal ini dari koleganya, presiden Amerika. Eisenhower merupakan presiden pertama yang melembagakan secara permanen legislatif liaison ini. Ia mendirikan Kantor Hubungan Kongres, yang kemudian menjadi Kantor Urusan Legislatif. SBY bisa saja mendirikan bdan seperti ini dengan mengalihkan fungsi tersebut dari sekretariat negara kepada kantor kepresidenannya sendiri. Hal ini akan sekaligus meningkatkan koherensi legislasi yang belum terselesaikan serta memperbaiki koordinasi proses pembuatan kebijakan. Posisi SBYdi dalam kabinet koalisi yang dipimpinnya akan menjadi lebih kuat pula dan posisinya tidak akan terlalu rentan terhadap sabotase dan intrik antar menteri. Keuntungan efisiensi yang diperolehnya akan sangat besar dan lembaga kepresidenan akan menjadi jaug lebih kuat.

Komunikasi dan Media

Di era globalisasi dan teknologi komunikasi modern ini setiap presiden di negara dmokrasi menghadapi tantangan keharusan secara terus menerus menjustifikasi dan menjelaskan kepada para pemilih setiap tindakan dan jalan kebijakan yang ditempuhnya. Manajemen media telah muncul sebagai kategori utama kepemimpinan politik. Presiden secara pribadi – bukan kantor kepresidnen – menjadi pusat perhatian publik dan fokus dominan di pemerintahan. Oleh sebab itu kepemimpinan presiden sesungguhnya adalah kepemimpinan publik dan pola dominan dari kepemimpinan seperti ini adalah gejala yang disebut “kampanye permanen”[3] Citra presiden di mata publik menjadi sangat krusial bagi keberhasilan setiap inisiatif kebijakan dan dengan demikian juga bagi upaya untuk terpilih kembali. Agar dapat menghadapi tantangan ini, presiden manapun akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi sumberdaya politik yang tersedia baginya untuk keperluan kerja-kerja kehumasan. Dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal telah memperlihatkan pemahanan yang lebih lengkap tentang peran media dalam sebuah negara demokrasi presidensial. Ia sangat terbuka terhadap wartawan dan mengubah penampilannya di hadapan publik menjadi pertunjukan media yang efektif. Namun demikian, Presiden SBY hanya memiliki satu orang juru bicara, Andi Mallarangeng. Sebagian besar komunikasi resmi diserahkan kepada Departemen Komunikasi dan Informasi, yang oleh SBY dinaikkan statusnya menjadi sebuah kementerian penuh berdasarkan peraturan presiden No. 9/2005, dan menjadi sebuah port-folio yang saat ini dikepalai oleh Sofjan Djalil. Sebaliknya, presiden-presiden Amerika Serikat, memiliki sumberdaya yang jauh lebih banyak yang ada di bawah pengawasan mereka. Kantor Press Gedung Putih dan Kantor komunikasi Gedung Putih merupakan seksi yang paling penting dari lembaga kepresidenan yang mengurusi soal media. Presiden SBY seharusnya menciptakan lembaga-lembaga sejenis agar dapat mengambil alih kendali komunikasi publik pemerintahannya di bawah sayapnya sendiri.

Proses kebijakan dan opini publik

Riset opini publik adalah suatu bidang yang agak baru di Indonesia dan pada umumnya belum dipahami secara baik. Baru pada pemilu parlemen dan pemilu presiden tahun 2004 survey-survey opini publik menjadi marak dan dianggap penting. Di banyak negara demokrasi yang telah mapan terdapat suatu obsesi terhadap polling opini publik dan diskusi kelompok terfokus (FGD) telah muncul. Meski demikian, pemerintahan saat ini belum sepenuhnya memahami signifikansi dari medium modern penyusunan kebijakan publik serta pembentukan lembaga kepresidenan SBY ini. Perdana Menteri Tony Blair[4], misalnya, memulai setiap minggu kerjanya dengan rapat bersama pimpinan lembaga survey pemerintah, Phillip Gould. Dalam rapat inilah Tony Blair akan mencari informasi tentang “mood” dan sentimen masyarakat, dan atas dasar penilaian ini kemudian ia menggunakannya untuk mengindentifikasi, menyusun serta menyeleksi strategi pemerintah. Hal seperti ini belum ada di Indonesia. Presiden SBY dapat dengan mudah menugaskan riset opininya sendiri dengan kualitas ilmiah tinggi dan menggunakan hasilnya untuk memposisikan dirinya secara lebih baik di dalam arena politik dan di mata publik. Satu syarat untuk melakukan hal ini adalah ia tidak boleh tergoda untuk mencampuri hasil survey tersebut apabila ia tidak menyukai hasilnya. Riset opini yang dilakukan secara berkala dan dirancang dengan baik akan memungkinkan presiden membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan kelompok-kelompok lobby yang mengklaim diri atas nama masyarakat umum namun sesungguhnya hanyalah membawa kepentingan dirinya sendiri. Modal politik yang diperolehnya dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan proses kebijakan. Hal ini akan memungkinkan presiden SBY mentransformasikan kepresidenannya dari sekedar suatu reaksi atas kejadian di luar menjadi penentu agenda utama dalam perpolitikan Indonesia.

Ketiga saran di atas tidak memerlukan pemborosan sumberdaya keuangan; yang dibutuhkan hanyalah suatu pendekatan strategis yang jelas, kohesif dan tegas untuk merebut kekuasaan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankannya. Staf yang ahli dan yang loyal akan dapat dengan mudah ditemukan dan direkrut. Presiden Amerika membawahi 500 orang staf ahlinya sendiri, Kanselir Jerman memiliki sekitar 450 dan Perdana Menteri Inggris sekitar 250. Kekuasaan yang lebih kuat ini akan membuat lembaga kepresidenan lebih kuat, lebih modern dan lebih siap menghadapi pertempuran politik di masa mendatang. Lawan politik presiden SBY dan calon pesaingnya tentu saja tidak akan senang dengan re-alokasi dan pelembagaan sumberdaya politik kepresidenan ini. Perubahan seperti ini akan menyediakan fondasi bagi keberhasilan upaya untuk terpilih kembali pada pemilu 2009. Kami berharap Presiden dengan satu dan lain cara berhasil menjadikan kantornya lebih kuat agar kepemimpinan publiknya menjadi lebih baik, seperti yang diharapkan para pemilihnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
http://www.forum-politisi.org/artikel/article.php?id=56, Google, 03/11/2007, 21.31

Jadi Dosen Yang Penting Gelar!

June 16, 2007

ANDA yang ingin meniti karier sebagai dosen Perguruan Tinggi harus benar-benar bergelut dengan dunia akademis. Modal utama Anda mestilah gelar kesarjanaan, minimal S2, syukur-syukur jika S3. Pasalnya, dunia kampus akan mengutamakan “orang bergelar”, bukan “kualitas” atau pengalamannya yang sebetulnya menguntungkan para mahasiswa. Pengalaman saya berikut ini mungkin dapat menjadi cermin atau bisa diambil hikmahnya, oleh Anda yang berminat terjun jadi dosen di PT.

Sejak tahun 2000, saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung. Saya memang bukan pemegang gelar Sarjana Komunikasi, tapi pengalaman saya sejak 1993 menjadi wartawan menjadi dasar pertimbangan bagi kompetensi saya mengajar di sana. Apalagi kemudian saya menulis tidak kurang dari 7 judul buku tentang jurnalistik dan komunikasi (lihat daftar buku saya).

Saya berbahagia mengajar di Stikom. Pengalaman sebagai wartawan di berbagai media massa (Redaktur Mingguan Hikmah, Majalah Sabili, Pemred Tabloid MQ, Managing Editor Majalah Kandidat Jakarta, dan kini Pemred Tabloid Alhikmah dan Majalah Bina Da’wah, serta Editor dan Penyiar Radio Antassalam –jabatan terakhir sebagai Program Director) dapat saya bagi dengan para mahasiswa. Bahkan, alhamdulillah, mata kuliah apa pun yang dipercayakan kepada saya, berbekal pengalaman itu, saya sanggupi, mulai dari mata kuliah yang sifatnya praktis seperti menulis berita, menulis artikel, manajemen media massa, hingga mata kuliah yang sifatnya “teoritis” ilmiah seperti Agenda Media, Sistem Komunikasi Indonesia, Jurnalistik Indonesia, dan sebagainya. Namun, sejak semester genap tahun ini (2007), tiba-tiba saya tidak dijadwalkan lagi mengajar di Stikom. Tanpa pemberitahuan, tanpa basa-basi! Setelah ditelusuri, ternyata Ketua Stikom yang baru –pengganti Drs. Dedy Djamaludin Malik, MS yang kini sibuk menjadi Anggota DPR– punya kebijakan baru: mengutamakan sarjana komunikasi –sedangkan saya Sarjana Ilmu Politik (tepatnya Sarjana Ilmu Hubungan Internasional).

Nah, karena background pendidikan saya itu bukan komunikasi, maka gugurlah kompetensi saya untuk mengajar di sekolah tinggi ilmu komunikasi itu. Pengalaman saya, karya tulisa saya, bahkan “dedikasi” saya selama ini buat Stikom tidak dihargai sama sekali. Ini pengalaman pahit yang insya Allah merupakan pemberian terbaik Allah bagi saya. Ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, salah satunya ya itu tadi, kalau ingin mengajar di sekolah tinggi komunikasi ya harus sarjana ilmu komunikasi, bukan Hubungan Internasional Fisip Unpad!

Alhamdulillah, status sebagau “dosen luar biasa” di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGB Bandung tampaknya masih aman. Saya memegang mata kuliah Jurnalisme Radio, Teknik Produksi Radio Siaran, Manajemen Media Massa, dan pernah memegang MK Menulis Akademik. Namun demikian, pengalaman di Stikom membuat saya juga khawatir terdepak sebagai dosen di jurusan Jurnalistik dan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Bandung, lagi-lagi karena saya bukan sarjana komunikasi. Meskipun –kalau boleh takabur– saya siap beradu kompetensi dengan sarjana komunikasi, yang 2 sekalipun, soal pengetahuan, keilmuan, dan pengalaman bidang komunikasi. Insya Allah… Tapi ‘kan dunia kampus memang mengutamakan gelar akademis, ‘kan? Jadi, kekurangan saya adalah “tidak bergelar sarjana komunikasi”, apalagi S2.

Nah, tentu saja ini pengalaman berharga bagi Anda yang ingin jadi dosen. Ayo, kuliah S2. Tapi ingat, jangan asal kuliahnya. Harus bener-bener. Soalnya, saya pernah menjadi “konsultan” seorang mahasiswa S2 komunikasi, dalam pengerjaan tugas-tugas kuliah S2 komunikasi. Saya jadi tahu, itulah yang dipelajari di kelas kuliah S2 komunikasi. Saya relatif lancar mengerjakannya, alhamdulillah, karena pengalaman.

Bagi saya, mengajar di PT bukanlah tujuan, tapi sebagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri, utamanya berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan mahasiswa. Itu saja! Saya tidak memikirkan honor, meskipun tentu saya butuh duit, apalagi honor mengajar tidaklah akan bisa memenuhi kebutuhan hidup. “Niatnya ibadah atuh, sing ikhlas,” kata Teteh saya. “Itung-itung ibadah, Kang!” kata teman saya. “Kami perlu dosen yang praktisi,” kata mahasiswa. Insya Allah….

Soal aktualisasi, “ibadah” denga mengajar, masih banyak jalan. Alhamdulillah, saya sering diundang mengisi acara-cara pelatihan di kampus-kampus, mulai soal menulis di media massa, siaran di radio, teknik propaganda, hingga soal public speaking, media relations, dan komunikasi pemimpin di latihan kepemimpinan. Selain itu, ‘kan saya juga Ketua Balai Jurnalistik ICMI Jabar (BATIC) yang masih bisa “ngajar” di Majelis Ta’lim Jurnalistik.

Kembali soal Stikom, jelas suatu pelajaran berharga bagi kita. Ngajar di Universitas Al-Ghiffari relatif aman, tapi tidak aman banget, lagi-lagi soal gelar akademik –saya bukan S2 ilmu politik. Aman karena saya ngajar di Jurusan Hubungan Internasional –MK Pemikiran Politik Islam, Budaya Diplomasi Islam, Komunikasi Internasional, Komunikasi Politik, dan entah apa lagi (suka ganti-ganti sih).

Saya kisahkan ini semua hanyalah sebagai pengalaman berharga bagi Anda yang ingin berkarier di dunia akademis: jangan lupa gelari diri Anda dengan gelar akademis, pengalaman nomor dua! Anda akan dinilai kompeten jika bergelar S2 bahkan S3. Soal kualitas kesarjanaan, mungkin nomor dua juga –mudah-mudahan tidak ya…. “Zaman ayeuna mah aneh, gelar nu penting, ngajar teu baleg oge teu nanaon; tapi nu ngajarna bagus, gelarna teu sesuai, disingkirkeun…” kata teman saya. “Orangnya mungkin enggak kepake (ngajar), tapi bukunya jadi pegangan para mahasiswa komunikasi di berbagai PT,” kata teman yang lain. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.

Ah, tulisan ini sekadar curhat saja. Insya Allah, saya dan kawan-kawan akan mendirikan sebuah lembaga diklat wartawan dan penyiar, sekaligus mengkampanyekan: “Jadi Wartawan & Penyiar Profesional Tidak Mesti Kuliah Jurnalistik dan Penyiaran!” Lagi pula, wartawan dan penyiar profesional banyak yang berlatar belakang pendidikan non-komunikasi. Silakan cek! ***

Entry Filed under: General. .
http://romeltea.wordpress.com/2007/06/16/jadi-dosen-yang-penting-gelar/, Google, 03/11/2007, 21.27

70 Persen Manajemen Media Cetak di Indonesia Tidak Sehat

Palu (ANTARA News) – Sekitar 70 persen dari 829 media cetak di seluruh Indonesia saat ini memiliki manajemen yang tidak sehat karena mengalami masalah keuangan.

“Masalah keuangan sangat mempengaruhi manajemen suatu media terutama dalam mendukung kelancaran operasional media tersebut,” kata Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, dalam diskusi tentang “Menegakkan Profesionalisme Wartawan” di Palu, Selasa.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 wartawan tersebut, Alamudi mengatakan kondisi tersebut menyebabkan wartawan di perusahaan yang tidak sehat itu berkreasi sendiri agar bisa bertahan hidup sebagai jurnalis.

Namun, menurut pria yang juga mengajar di Lembaga Pers Dr Sutomo Jakarta itu, kreasi tersebut terkadang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, seperti memeras pejabat melalui pemberitaan.

“Hal tersebut tentu saja mencoreng nama baik korps wartawan. Padahal, tidak semua wartawan berperilaku demikian,” ujarnya.

Meski demikian, dia tidak begitu saja menyalahkan wartawan yang berperilaku negatif tersebut.

“Keadaan lah yang memaksa mereka, jika gaji mereka cukup untuk hidup sebulan pasti mereka tidak akan memeras pejabat dan melakukan tindakan tercela lainnya,” katanya.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

http://www.antara.co.id/arc/2007/6/13/70-persen-manajemen-media-cetak-di-indonesia-tidak-sehat/, Google, 03/11/2007, 16.42

Manajemen media massa perlu ditingkatkan

Samarinda, Kompas – Belanja masyarakat Indonesia untuk media cetak saat ini masih sangat rendah. Data yang dimiliki Serikat Penerbit Surat Kabar menunjukkan, masyarakat Indonesia lebih banyak membelanjakan uang untuk membeli rokok dibandingkan membeli media cetak. Hal itu juga menunjukkan, pemasaran yang dilakukan perusahaan rokok jauh lebih berhasil dibandingkan dengan perusahaan media massa.

“Empat tahun lalu kami menemukan fakta, spending untuk surat kabar Rp 4,9 triliun per tahun. Spending untuk rokok Rp 150 triliun per tahun,” kata anggota Serikat Penerbit Surat Kabar Leo Batubara dalam Konvensi Nasional Media Massa di Samarinda, Kamis (8/2).

Konvensi digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar hari Jumat ini. Menurut rencana, peringatan HPN ini akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Leo menambahkan, kemampuan memasarkan media cetak tidak terlepas dari kondisi manajemen media massa. Dua tahun lalu, misalnya, hanya 30 persen media massa yang dinilai sehat secara bisnis.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama TransTV dan Trans7 Ishadi SK menyampaikan 10 kiat yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan manajemen media cetak dan media elektronik. Kiat-kiat tersebut antara lain perlu melakukan studi pasar yang komprehensif dan mendalam agar perencanaan bisnis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika harus mencari investor, katanya, haruslah dicari yang memiliki visi dan misi sesuai dengan medianya. Media massa juga harus berani mengambil peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi serta konsisten meningkatkan kualitas.

Pengajar Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada Amir E Siregar menyatakan, media massa bisa dibedakan menjadi media yang berorientasi bisnis dan yang punya misi perjuangan/idealisme. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipertentangkan karena media di Indonesia adalah perjuangan dengan konsekuensi bisnis. (BRO/YNS)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/09/utama/3303332.htm.

http://mediacare.blogspot.com/2007/02/manajemen-media-massa-perlu.html, Google, 03/11/2007, 15.06

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
Edisi: June 2007
[Posting: 04-June-2007 17:25]

Oleh: Panji Kusmin
(Reporter APFII)

Masih mengenai issue issue terkait sehubungan dengan Peraturan Menteri No.25./PERMEN/05/2007 tentang produksi iklan dalam negeri. APFII telah mengadakan sosialiasasi dan pembicaraan dengan para counterpart yang terlibat dalam industri film iklan, khususnya PPPI . Memang ada anggapan bahwa APFII sepenuhnya mendukung peraturan ini juga tidak salah. Kalau mengutip apa yang dikatakan sutradara ternama, Ipang Wahid dalam konperensi pers beberapa waktu lalu, bahwa APFII seperti anak kecil yang diberi uang halal, seyogyanya dibelanjakan saja. Sehingga tentunya secara logika kebijakan ini memang sejalan dengan fungsi organisasi seperti APFII untuk memberdayakan sumber daya dalam negeri. Untuk itu beberapa langkah sosialisasi telah dilakukan APFII, dan dalam beberapa kesempatan para eksponen APFII seperti Ipang Wahid, Iman Brotoseno, Nurmanjaya, Anna Oesmani, Lenny Lolang dll telah melakukan pertemuan informal tidak saja dengan PPPI, rumah produksi iklan, tetapi juga ke komisi I sampai Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang diketuai Deddy Mizwar. Kedepannya penjajagan dengan Asosiasi Televisi / Lembaga Penyiaran dan Departemen Tenaga Kerja.

Bagi APFII ada beberapa hal terutama bagaimana pelaksanaan peraturan Menteri itu, seperti siapa yang berhak memberi verifikasi terhadap Surat Pernyataan yang disampaikan oleh pemasang iklan. Logikanya sebagai organisasi profesi, hanya APFII yang bisa membantu. Namun APFII juga tidak ingin menjadi lembaga stempel saja, tetap harus dipikirkan mekanisme yang tepat. Lalu bagi PPPI, kepada siapa surat Pernyataan ini ditujukan, apakah ke semua TV , lalu bagaimana implikasinya jika ada melanggar isi atau konten dari Surat pernyataan itu. Bagi APFII sendiri tidak sesederhana itu, karena memang masih dimungkinkan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia sepanjang mematuhi asas legalitas dan dapat dibuktikan tenaga dalam negeri belum bisa melaksanakan. Lalu bagaimana pembuktian itu ? juga bagaimana mekanisme pendataan tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di sini, apakah ada pungutan atau biaya tertentu, sebagaimana lazimnya sebuah union atau organisasi profesi di luar negeri melakukan terhadap pekerja asing yang bekerja di negaranya.

Pintu komunikasi telah dibuka antara APFII dengan PPPI, sehingga kesalahpahaman serta miskomunikasi bisa dihilangkan, sehingga ada sinergi antara dua lembaga ini terutama mengenai pemahaman penerapan kebijakan Pemerintah ini. PPPI secara tegas sudah mendukung peraturan ini dengan beberapa catatan yang memang bisa menjadi cambuk dan tantangan bagi APFII yang sangat berkepentingan dengan pemberdayaan produksi iklan dalam negeri. Setelah pertemuan antara PPPI dengan Asosiasi Televisi Indonesia, dalam waktu dekat akan pertemuan akan digelar antara APFII dan Asosiasi Televisi. Sebagaimana yang dikatakan Irfan Ramli, Sekjend PPPI, bahwa kita masih ada waktu sampai akhir 2007 untuk membenahi implementasi peraturan Menteri ini di lapangan. Semoga menjadi lebih baik .

( Panji Kusmin / reporter APFII)

http://www.apfii.com/, Google, 01/11/2007, 20.41